Kebijakan Fiskal Indoneseia Periode 1998 – 2010

  1. A.     Pendahuluan

Dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia sejak merebut kemerdekaan dari tangan penjajah 64 tahun silam telah menghasilkan banyak sekali kebijakan-kebijakan dalam yang kaitannya dengan mengatasi masalah-masalah makro ekonomi yang di Indonesia. Pada awal terbentuknya Negara ini dimana pada masa itu fundmental ekonomi Negara masih sangat rapuh, sehingga hal ini tercemin dalam kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hal mengatasi masalah makro ekonomi serta implikasi dari kebijakan tersebut terhadap perekonomian kita. Secara umum ada beberapa fase dalam perekonomian kita yaitu : fase awal kemerdekaan; fase pembangunan (orde baru); fase reformasi; dan fase pasca reformasi.

Dalam fase awal kemerdekaan dimana fundamental ekonomi kita masih lemah, tentu saja hasil dari kebijakan-kebijakan ekonomi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ini dibuktikan dengan terjadi Stganasi produksi, Inflasi tinggi, serta neraca pembayaran luar negeri yang negative. Perbaikan kondisi ekonomi memulai babak baru pada masa orde baru dengan program yang lebih jelas dan terarah serta mendapat simpati dari masyarakat. Namun, pada akhirnya maraknya isu Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang menyertai pelaksanaan pembangunan ekonomi yang di lakukan orde baru “memaksa” rakyat untuk “menggugat” kemewahan singgana orde baru dan masyarakat menginginkan era baru, untuk pemerintahan yang bersih, jujur, adil dan tanpa nepotisme.

Sejarah ekonomi untuk kedua kalinya kembali terulang, dimana pemerintah selanjutnya di tuntut untuk mengembalikan kondisi ekonomi Indonesia yang pada masa “akhir” orde baru medio 1997 – pertengahan 1998 mengalami guncangan ekonomi yang begitu dahsyat, sebagaimana disajikan dalam data berikut :

 

Rincian

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Perubahan %

Produk domestik bruto riil

-4,0

-12,3

-18,4

19,5

Pengeluaran konsumsi

2,4

4,8

-13,7

-9,5

Inflasi IHK

39,1

56,7

82,4

77

Suku bunga PUAB

51,8

64,6

66,2

33,4

Nilai tukar (Rp$)

14,900

10,700

8,025

8,685

Pada tahun 2001 untuk mendorong terciptanya stabilitas perekonomian hampir seluruh anggran pendapatan dan belanja Negara digunakan untuk pengeluran bersifat wajib seperti: untuk belanja pegawai pusat (15,18 persen), bunga utang (29,08 persen), subsidi (20,49 persen), dan dana perimbangan (31,02 persen). Setelah tahun 1998 Pendapatan Domestik Bruto Indonesia mengalami trend peningkatan. Dimana rasio Pajak terhadap PDB masing-masing 13,0 persen dalam tahun 2002 menjadi 13,5 persen dalam tahun 2003, dan menjadi sebesar 14,0 persen pada tahun 2004. Tren positif ini terus terjaga sampai dengan beberapa tahun setelah bahkan prediksi pada tahun 2011 tingkat pertumbuhana Indonesia mencapai 6,3 % yang secara grafik berada di atas rata-rata tingkat pertumbuhan Negara ASEAN sebesar 5,5%.

  1. B.      Kebijakan Fiskal Indonesia tahun 2010

Perkembangan Kondisi Makro Ekonomi Indonesia 5 tahun terakhir

Indikator Makro ekonomi Indonesia 2004-2009

Indikator

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Pertumbuhan Ekonomi (%)

5,03

5,69

5,5

6,28

6,06

4,5

Inflasi (%)

6,4

17,11

6,6

6,59

11,39

2,8

NIlai ekspor non migas (ribuan USD)

54.303.601

66.010.428

80.091.764

92.598.083

107.156.801

4.3991.772*

FDI (juta USD)

1.896

8.336

4.914

6.928

n.a.

4.877

Rupiah/USD

9.290

9.830

9.020

9.419

10.950

10.87

*s.d. Juli 2009

Sumber: BPS (2010), Bank Indonesia (2010), diolah.

Kebijakan fiskal mempunyai tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi anggaran untuk tujuan pembangunan, fungsi distribusi pendapatan dan subsidi dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, dan juga fungsi stabilisasi ekonomi makro di dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dalam kondisi perekonomian yang lesu, pengeluaran Pemerintah yang bersifat autonomous, khususnya belanja barang dan jasa serta belanja modal, dapat memberi stimulasi kepada perekonomian untuk bertumbuh. Sebaliknya dalam kondisi ekonomi yang memanas akibat terlalu tingginya permintaan agregat, kebijakan fiskal dapat berperan melalui kebijakan yang kontraktif untuk menyeimbangkan kondisi permintaan dan penyediaan sumber-sumber perekonomian .

Kebijakan fiscal juga sangat terkait dengan perkembangan ekonomi makro, baik pertumbuhan ekonomi, inflasi, harga minyak mentah, produksi minyak serta nilai tukar, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Kasus kenaikan harga minyak dunia tahun 2008 yang mendekati 140 US$/ barrel mengakibatkan kenaikan subsidi BBM dari 45 trilyun rupiah menjadi dari 139 trilyun rupiah. Dampak dari ini jelas akan mempengaruhi pendapatan dan belanja negara serta pembiayaan yang semuanya merupakan komponen dalam APBN.

Berikut merupakan ringkasan kebijakan fiscal Indonesia tahun 2010 :

  1. Meneruskan/meningkatkan seluruh program kesejahteraan rakyat (PNPM, BOS, Jamkesmas, PKH dan berbagai program subsidi lainnya)
  2. Melanjutkan stimulus fiscal melalui pembangunan infrastruktur, pertanian dan energy, serta proyek padat karya lainnya.
  3. Mendorong pemulihan dunia usaha termasuk pemberian insentif perpajakan dan bea masuk
  4. Meneruskan reformasi birokrasi
  5. Memperbaiki alutista
  6. Menjaga anggaran pendidikan 20%
  7. C.      Kebijaksanaan APBN Indonesia 2010

Berdasarkan alokasi prioritas tersebut maka postur APBN 2010 dari sisi pendapatan negara dan hibah yakni sebesar Rp. 949,7 triliun dimana penerimaan perpajakan sebesar Rp. 742,7 triliun (78,3 persen) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 205,4 triliun (21,7 persen). Penerimaan perpajakan tersebut tahun 2010 diperkirakan sebesar 12,4 persen dari Produk Domestik Bruto (Rp. 5.981 trilyun rupiah).

 

Salah satu kebijakan fiskalnya yakni tetap melanjutkan program reformasi dan modernisasi dalam sektor perpajakan dan kepabeanan. Tantangan dari sisi ini adalah masih rendahnya daya beli masyarakat mengingat pertumbuhan ekonomi yang belum optimal. Selain itu juga dipengaruhi oleh belum pulihnya ekspor dan impor Indonesia pada beberapa negara maju mitra dagang Indonesia. Tantangan lainnya adalah menurunnya pajak penghasilan dari migas dimana dalam APBN-P 2009 sebesar Rp. 49,3 triliun menjadi Rp. 47 triliun.

 

Sementara dari sisi belanja, belanja Pemerintah Pusat yakni sebesar Rp. 725,24 triliun (69,2 persen) dan belanja daerah sebesar Rp. 322,4 triliun (30,8 persen). Jumlah belanja pemerintah pusat tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp 9,1 triliun atau 1,3 persen bila dibandingkan dengan perkiraan realisasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam tahun 2009 sebesar Rp. 696,1 triliun. Kebijakan belanja diarahkan sesuai dengan lima prioritas program pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RKP tahun 2010. Isu yang akan mengemuka terkait dengan APBN Perubahan 2010 yakni meningkatnya subsidi energi (BBM dan listrik) yang diakibatkan oleh meningkatnya harga minyak dunia sebesar USD 80 per barrel. Sementara harga yang ditetapkan dalam APBN 2010 yakni USD 65 per barrel.

Sementara belanja pemerintah daerah (transfer daerah) sebesar Rp. 322,4 triliun dialokasikan untuk berbagai komponen dana perimbangan yang sebesar Rp. 306 triliun. Dana perimbangan tersebut terdapat alokasi untuk Dana Bagi Hasil sebesar Rp. 81,4 triliun (26,6 persen), Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 203,5 triliun (66,4 persen) dan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 21,1 triliun (6,9 persen). Pada komponen belanja daerah ini, dana otonomi khusus dan penyesuaian sebesar Rp. 16,4 triliun.

 

Berdasarkan kebutuhan diatas maka difisit anggaran dalam APBN 2010 ditetapkan sebesar 1,6 % atau sebesar Rp. 98 triliun. Jumlah ini secara akumulatif jauh lebih besar bila dibandingkan tahun 2005 yang lalu Rp. 24,9 triliun atau meningkat hampir 4 kali lipat meskipun pada saat itu defisitnya sebesar 0,9 %. Kebijakan pemerintah untuk memenuhi deficit fiskal tersebut tetap akan menggunakan instrumen utang berupa penerbitan surat berharga negara (SBN) sebagai sumber pembiayaan terbesar. Selain itu, kebutuhan pembiayaan juga akan dipenuhi dari sumber pinjaman luar negeri dan penarikan pinjaman siaga (stand-by loans). Sumber pembiayaan yang bersumber dari Surat Utang Negara (neto) sebesar Rp. 35,7 trilyun dan dari pinjaman luar negeri sebesar Rp. 37,6 triliun.

 

  1. D.     Kondisi Stabilitas Perekonomian Indonesia 2010

Di tengah ketidakseimbangan pemulihan ekonomi global, kinerja perekonomian domestik selama tahun 2010 terus mengalami perbaikan. Hal itu tercermin dari pertumbuhan PDB yang meningkat tinggi, neraca pembayaran yang mengalami surplus cukup besar, serta kinerja sektor keuangan yang semakin membaik. Didukung oleh faktor fundamental yang membaik tersebut serta terjaganya persepsi positif terhadap perekonomian Indonesia, nilai tukar rupiah juga mengalami penguatan dengan volatilitas yang cukup rendah. Di sisi harga, inflasi sampai dengan pertengahan tahun 2010 masih cukup terjaga. Namun, mulai paruh kedua tahun laporan intensitas gangguan dari sisi pasokan, khususnya bahan pangan, memberikan tekanan yang cukup besar terhadap inflasi, sehingga inflasi tercatat lebih tinggi dari target yang ditetapkan.

Di tengah kinerja perekonomian yang semakin membaik, perekonomian Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah tantangan utama yang terdiri dari derasnya aliran masuk modal asing, besarnya ekses likuiditas perbankan, inflasi yang meningkat, serta sejumlah permasalahan di sektor perbankan dan berbagai kendala di sektor riil. Berbagai tantangan tersebut menyebabkan Bank Indonesia menghadapi trilema yaitu, menjaga stabilitas harga, stabilitas nilai tukar, dan stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, mengandalkan satu instrumen kebijakan saja tidak cukup sehingga diperlukan suatu bauran kebijakan. Selama tahun 2010 Bank Indonesia menempuh bauran kebijakan yang terdiri dari bauran kebijakan untuk stabilitas internal maupun bauran kebijakan untuk stabilitas eksternal. Bauran instrumen untuk stabilitas internal ditujukan untuk stabilisasi harga dan pengelolaan permintaan domestik, sedangkan bauran instrumen untuk stabilitas eksternal ditujukan untuk pengelolaan aliran masuk modal asing dan stabilitas nilai tukar. Dari sisi kebijakan suku bunga, selama tahun 2010 Bank Indonesia mempertahankan BI Rate pada tingkat 6,5%. Sementara itu, untuk memperkuat stabilitas moneter dan sistem keuangan selain melalui kebijakan suku bunga, mulai pertengahan tahun 2010 Bank Indonesia juga menempuh kebijakan makroprudensial dalam rangka mengelola likuiditas domestik dan merespons derasnya arus modal asing. Bauran kebijakan tersebut juga didukung oleh berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan serta berbagai kebijakan Pemerintah.

Ke depan, kinerja perekonomian Indonesia diprakirakan terus membaik. Untuk tahun 2011, pertumbuhan ekonomi diprakirakan meningkat, surplus neraca pembayaran masih besar, peran intermediasi perbankan membaik, dan inflasi dapat diarahkan pada kisaran sasarannya. Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi diprakirakan juga terus meningkat dengan inflasi yang semakin rendah. Dari sisi kebijakan, Bank Indonesia tetap akan mengarahkan kebijakannya pada pencapaian stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Kebijakan di bidang moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan, sedangkan kebijakan di bidang perbankan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan bank guna menopang kinerja bank, memantapkan daya saing, dan sekaligus membendung kejutan krisis. Di bidang sistem pembayaran, kebijakan ditujukan untuk mencapai sistem pembayaran yang lebih efisien, handal, mudah, dan aman.

  1. E.      Kondisi Hutang Luar Negeri Indonesia 2010

Tingkat Imbal Hasil SUN jangka pendek melemah namun jangka panjang membaik dibandingkan bulan Juli, Yield SUN 10Y berada pada 8,257%, sedangkan Yield SUN 30 Y 9,45%. Serta terjadi Net Capital Inflow pada SUN sebesar Rp5,77 Trilliun selama bulan Agustus.

  • Tingkat Imbal Hasil Internasional Bond terus membaik. Yield Internasional Bond 10Y turun sebesar 0,179% ke posisi 4,268% dibandingkan bulan Juni.
  • US Treasury Notes membaik, mengindikasikan semakin melambatnya pemulihan ekonomi Eropa, UST 10Y berada di posisi 2.468%
  • Posisi Utang Luar Negeri Indonesia per Juni 2010 mencapai USD183 milliar, lebih tinggi dibandingkan dengan posisi Mei yang mencapai USD180 milliar.
  • Penarikan Utang Luar Negeri oleh Pemerintah pada bulan Juni sebesar USD167 juta
  • Rencana Pembayaran Utang Luar Negeri bulan Juli sampai dengan Desember 2010 pemerintah dan Bank Sentral sebesar USD4,323milliar, sedangkan swasta USD11,561 milliar.

 

  1. F.       Kesimpulan

Kondisi perekonomian Indonesia pasca krisis multidimensi pada tahun 1997 cenderung memiliki tren peningkatan, ini ditandai dengan peningkatan terhadap rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto selalu meningkat setiap tahunnya. Begitu juga dengan pendapatan Negara selama 12 tahun setelah reformasi 1998 nilai APBN Indonesia meningkat tajam, di bidang fiscal pemerintah juga lebih berbenah dengan lebih memperhatikan masyarakat dengan berbagai program subsidi yang pro rakyat. Semuanya ini berdampak pada stabilitas perekonomian Indonesia yang menjadi lebih baik karena tidak adanya goncangan dan masalah besar yang dapat menggangu stabilitas ekonomi Indonesia. Tingginya tingkat pendatan Negara juga telah membuat Indonesia pada akhirnya lepas dari belenggu “IMF”. Namun, dari kesemua itu perlu kita sadari bahwa sampai dengan saat ini juga tingginya anggaran pendapatan Negara belum mampu mensejahterakan masyarakat secara keseluruh ini di akibatkan oleh tingkat pembelajaan anggran Negara untuk hal-hal yang tidak produktif seperti belanja pegawai nilainya sangat tinggi, hal ini di tambah pula dengan potensi penyalahgunaan anggaran Negara yang di pergunakan oleh pejabat Negara baik di pusat maupun daerah dan sebagai catatan terakhir pada tahun 2010 Indonesia belum bisa kita bebas dari hutang luar negeri karena kita pada tahun ini masih memiliki tingkat hutang sebesar US$ 183 miliar.

About Handia Fahrurrozi

Bebas namun beraturan, kegagalan adalah keberhasilan yang tidak diperjuangkan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s